Jambi Tuan Rumah Konreg PDRB ISE Se-Sumatera. Dibuka Gubernur Al Haris

Jambi Tuan Rumah Konreg PDRB ISE Se-Sumatera. Dibuka Gubernur Al Haris. Foto Ist

Jambikita.com – Provinsi Jambi menjadi tuan rumah Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto Indikasi Sosial Ekonomi (PDRB ISE) se-Sumatera tahun 2024.

Konreg yang berlangsung di BW Luxury Hotel Kota Jambi dengan peserta perwakilan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra ini dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris, Selasa (27/08/2028).

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Kogreg PDRB ISE yang berlangsung 26 dan 27 Agustus 2024 itu merupakan konsultasi regional membedah kondisi ekonomi Sumatera secara makro.

Al Haris menyebutkan perlu adanya sinergitas dan kesamaan visi semua provinsi di Sumatera bagaimana meningkatkan ekonomi masing-masing daerah dengan pengelolaan potensinya.

“Kita melihat pulau Sumatera ini dengan jumlah provinsi dengan kondisi geografis dan geostrategis luar biasa di dalamnya, artinya kita satukan visi kita untuk bagai mana ekonomi kita kedepannya. Oleh karena itu perlu ada sinergitas kerjasama antar Provinsi, sinergitas antar daerah untuk bagaimana kita memajukan daerah kita ini dengan meningkatkan ekonomi masing-masing daerah,” kata Al Haris usai membuka Kongres PDRB ISE se-Sumatera.

“Tapi kalau potensi banyak belum kita manfaatkan dengan baik maka sedikit juga yang bisa kita sumbangkan kepada negara, maka itulah forum hari ini kita menyatukan visi pulau Sumatera kedepan agar dapat meningkatkan PDRB kita,” tambah Al Haris.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan bahwa hasil konreg PDRB ISE ini dijadikan sebagai rekomendasi dalam perencanaan pembangunan bidang sosial ekonomi pada rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi di Sumatera tahun 2025-2029 guna meningkatkan Sinergi dan kolaborasi antar daerah.

“Kita menamakan hasil dari pertemuan ini ” Rembug Batanghari” dimana Forum Komunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan kajian dan juga memberikan masukan dalam Perencanaan pencapaian pembangunan sosial ekonomi eksklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus Sunaryo.(*)

Editor: Redaksi